Kemenag-KPK Terus Kerjasama Pengawasan Haji

Kementerian Agama (Kemenag) senantiasa bergandeng tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan kerjasama pengawasan penyelenggaraan ibadah haji. Upaya ini untuk mencegah aksi korupsi yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun negara.

"Kerjasama dengan KPK tetap dilakukan sebagai upaya pencegahan korupsi," kata Direktur Pengelolaan Dana Haji, Ahmad Djunaedi kepada wartawan di Jakarta, Kamis sore (8/9).

Menurut dia, dengan kerjasama tersebut memberi hasil yang positif dalam upaya penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik, khususnya memberi pelayanan maksimal bagi jemaah haji. "Lebih terawasi untuk menjauhi korupsi," ujarnya.

Dibanding sebelum ada kerjasama dengan KPK, lanjut Junaedi, terkesan penyelenggaraan ibadah haji selalu muncul masalah.

Direktur PDH Ahmad Djunaedi juga mengungkapkan, jumlah waiting list (daftar tunggu) calon jemaah haji terus bertambah, mencapai angka 1,5 juta orang, meliputi calhaj reguler sejumlah 1,468 juta dan calhaj khusus sebanyak 50.494 orang. "Rata-rata setiap bulan pendaftar setoran awal 44 ribu orang," jelasnya. 

Sisa Kuota Haji Kembali ke Porsi Nasional

Pemerintah akan mengembalikan kuota haji 2011 yang tidak terserap di berbagai daerah ke porsi kuota haji nasional. Kebijakan ini akan diambil bila hingga batas akhir pelunasan BPIH, yaitu 9 September 2011, masih terdapat calon jamaah haji (calhaj) yang belum melakukan pelunasan. Hal ini diungkapkan Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Cepi Supriyatna di Jakarta, Rabu (7/9)

Menurut Cepi, wewenang pengelolaan kuota tersebut sepenuhnya dipegang oleh Menteri Agama. Sesuai dengan kebijakan yang berlaku selama ini, kuota yang tersisa akan dikembalikan ke daerah dengan memperhatikan jumlah daftar tunggu (waiting list). Daerah yang memiliki antrean terpanjang akan mendapat prioritas.

Ia berharap, para calhaj yang telah mendapatkan seat atau porsi untuk berangkat tahun ini segera melunasi BPIH. Meski demikian, pihaknya optimistis kuota haji tahun ini akan terserap maksimal. "Kita yakin terserap."

Disinggung soal kemungkinan penambahan kuota haji Indonesia pada tahun ini, pihaknya belum dapat memastikan. Yang pasti, permohonan tambahan kuota telah diajukan ke Pemerintah Arab Saudi. Untuk saat ini, pemerintah akan memaksimalkan penyerapan kuota yang ada.

Hingga hari kedua pada tahap kedua pelunasan BPIH, Rabu (7/9), sampai pukul 16.00 WIB, calhaj yang telah melunasi BPIHberjumlah 206.420. Jumlah itu terdiri atas calhaj reguler 189.678 dan calhaj khusus 16.742. Sementara itu, kurs dolar AS dari Bank Indonesia untuk setoran BPIH pada Selasa (6/9) sebesar Rp 8.617 per satu dollar AS.

Terkait proses persiapan paspor berikut visa, Kasubdit Dokumen dan Perlengkapan Haji Kemenag Sri Ilham Lubis mengungkapkan, per 7 September 2011 sebanyak 157.600 unit paspor telah diserahkan ke Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta. Dari jumlah itu, sebanyak 142.406 paspor telah memperoleh visa dan sedang dalam proses untuk dikembalikan ke daerah masing-masing. Sedangkan, paspor yang telah dikembalikan ke provinsi berjumlah 77.206.

Pemerintah, jelas Sri, menargetkan proses pemvisaan paspor jamaah haji reguler dan para petugas haji rampung akhir September mendatang. Target ini merujuk pada jadwal pemberangkatan jamaah haji. Dijadwalkan, mereka memasuki asrama haji pada 1 Oktober dan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci pada 2 Oktober.

Pelunasan BPIH Berakhir, 208.418 Calhaj Lunasi BPIH

Kasubdit Pendaftaran Haji Achmad Nidjam menjelaskan, sampai tahap dua pelunasan BPIH berakhir, Jumat (9/9), pukul 16.00 WIB, calon haji yang telah melunasi BPIHberjumlah 208.418 orang.

Jemaah reguler yang telah melunasi BPIH, kata Ahmad Nidjam, berjumlah 191.676 orang, sedangkan jemaah BPIH Khusus (ONH Plus) berjumlah 16.742 orang. Kurs dollar AS dari Bank Indonesia untuk setoran BPIH hari Jumat sebesar Rp 8.614,-

Kasubdit Pendaftaran Haji Achmad Nidjam meminta, agar jemaah ruguler yang telah menyetor lunas BPIH, selambat-lambatnya 3 hari telah mendaftar ulang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat domisili.

Sementara Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Cepi Supriyatna mengatakan, kuota haji 2011 yang tidak terserap di berbagai daerah, akan dikembalikan ke porsi kuota haji nasional.

Menurut Cepi, kewenangan pengelolaan kuota yang tersisa tersebut sepenuhnya oleh Menteri Agama. Sesuai dengan kebijakan yang berlaku selama ini, kuota yang tersisa akan dikembalikan ke daerah dengan memperhatikan lama masa tunggu (waiting list) daerah yang memiliki antrean terpanjang akan mendapat prioritas.

Sisa kuota haji itu, kata Cepi, sesuai dengan ketentuan juga, diprioritaskan bagi jemaah usia lanjut, pengabungan pasangan suami-istri dan orangtua dan anak.

Berdasar data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kemenag, jumlah calhaj yang telah melunasi BPIH berdasarkan propinsi sbb: NAD 3.848 orang, Sumut 8.070 orang, Sumbar 4.395 orang, Riau 4.945 orang, Jambi 2.581 orang, Sumsel 6.209 orang, Bengkulu 1.590 orang, Lampung 6.085 orang.

Selanjutnya DKI Jakarta 6.886 orang, Jabar 37.013 orang, Jateng 29.171 orang, DI Yogya 3.037 orang, Jatim 33.396 orang, Bali 629 orang, NTB 4.441 orang, NTT 643 orang.

Kalbar 2.305 orang, Kalteng 1.322 orang, Kalsel 3.747 orang, Kaltim 2.748 orang, Sulut 689 orang, Sulteng 1.724 orang, Sulsel 7.129 orang, Sultra 1.664 orang, Maluku 690 orang, Papua 1.040 orang, Bangka Belitung 897 orang, Banten 8.418 orang, Gorontalo 875 orang, Malut 1.054, Kepri 976 orang, Sulbar 1.419 orang, Papua Barat 692 orang, dan TPHD/TKHD 1.348 orang

Sehari Menjelang Penutupan Pelunasan, 207.879 Calhaj Lunasi BPIH

Kasi Pendaftaran Haji Miftahul Maulana menjelaskan, pada tahap dua Pelunasan BPIH, hari ke tiga, Kamis (8/9) sampai pukul 16.00 WIB, sehari menjelang penutupan pelunasan BPIH tahap dua, jumlah calon haji yang telah melunasiBPIH berjumlah 207.879 orang.

Jemaah reguler yang telah melunasi BPIH, kata Miftahul Maulana, berjumlah 191.137 orang, sedangkan jemaah BPIH Khusus (ONH Plus) berjumlah 16.742 orang. Kurs dollar AS dari Bank Indonesia untuk setoran BPIH hari Kamis sebesar Rp 8.614,-

Miftahul Maulana menambahkan, pelunasan BPIH tahap ke dua ini akan berakhir Jumat (9/9), berarti tersisa satu hari lagi. Pada hari ke tiga pelunasan BPIH tahap dua ini, propinsi Jawa Barat terbesar telah melunasi BPIH sebanyak 36.917 orang, disusul Jatim 33.285 orang dan Jateng 29.138 orang.

Kasi Pendaftaran Haji Miftahul Maulana meminta, agar jemaah ruguler yang telah menyetor lunas BPIH, selambat-lambatnya 3 hari telah mendaftar ulang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat domisili.

Sementara berdasar data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kemenag, jumlah calhaj yang telah melunasi BPIHberdasarkan propinsi sbb: NAD 3.845 orang, Sumut 8.045 orang, Sumbar 4.380 orang, Riau 4.931 orang, Jambi 2.570 orang, Sumsel 6.203 orang, Bengkulu 1.585 orang, Lampung 6.070 orang.

Selanjutnya DKI Jakarta 6.852 orang, Jabar 36.917 orang, Jateng 29.138 orang, DI Yogya 3.035 orang, Jatim 33.285 orang, Bali 627 orang, NTB 4.430 orang, NTT 643 orang.

Kalbar 2.304 orang, Kalteng 1.319 orang, Kalsel 3.746 orang, Kaltim 2.738 orang, Sulut 688 orang, Sulteng 1.720 orang, Sulsel 7.106 orang, Sultra 1.662 orang, Maluku 687 orang, Papua 1.035 orang, Bangka Belitung 897 orang, Banten 8.375 orang, Gorontalo 875 orang, Malut 1.054, Kepri 976 orang, Sulbar 1.414 orang, Papua Barat 689 orang, dan TPHD/TKHD 1.296 orang

Menag: Indonesia Dapat Tambahan Kuota 10.000 Orang

Pemerintah Arab Saudi mengabulkan penambahan kuota untuk jemaah haji Indonesia sebanyak 10.000 orang. Sehingga total jemaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan tahun ini sebanyak 221.000 orang.

Hal itu diungkapkan Menteri Agama Suryadharma Ali di ruangVIP Room Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (11/9), setiba dari Arab Saudi mengecek langsung prsiapan haji di Arab Saudi 1432H/2011.

Suryadharma menjelaskan bahwa tambahan kuota haji tersebut akan dialokasikan kepada jamaah haji reguler sebanyak 7.000 orang, sehingga jumlah jamaah haji reguler menjadi 201.000 orang.

"Sisanya, sebanyak 3.000 orang itu akan diperuntukkan untuk jemaah haji khusus. Sehingga total jemaah haji khusus menjadi 20.000 orang," kata Suryadharma.

Sebelumnya kuota haji Indonesia sebesar 211.000. Jumlah itu dialokasikan kepada jemaah haji reguler sebanyak 194.000 orang dan haji khusus sebanyak 17.000 orang.

Untuk sisa kursi jemaah sebanyak 2.585 buah karena tidak melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sampai batas waktunya, pemerintah akan mengembalikan lagi ke daerah. Sedangkan penambahan kuota sebesar 10.000 orang itu akan diprioritaskan untuk daerah yang waiting list-nya tinggi, dan calon jemaah yang usianya sudah lanjut.

Mengenai pemondokan jemaah haji Indonesia di Makkah tahun ini mengalami peningkatan kualitas dengan jarak lebih dekat dari Masjidil Haram dibanding tahun lalu. Total rumah yang telah disiapkan sebanyak 319 gedung dengan total kapasitas 202.016 orang, di antaranya 93% di bawah jarak 2 km dari Masjidil Haram dan sisanya 7% berjarak antara 2,01 km s.d 2,5 km. Qurah pemondokan dan maktab akan dilaksanakan insya Allah pada tanggal 14 September 2011.��

Adapun pemondokan jemaah haji di Madinah tahun ini seluruhnya akan berada di wilayah Markaziah dengan jarak maksimal 500 meter dari Masjid Nabawi.�� Untuk transito jamaah haji yang pulang melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah telah disiapkan akomodasi di 11 hotel dengan total kapasitas 140.000 jamaah

Perlu Dicari Cara Agar Penetapan 1 Syawal Tidak Menimbulkan Perbedaan Lagi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar Majelis Ulama Indonesia dan para ulama lain dapat menentukan salah satu cara untuk memutuskan datangnya 1 Syawal untuk tahun-tahun mendatang. Presiden menyampaikan hal ini pada bagian lain pengantarnya saat memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Selasa (6/9) siang.

"Saya meminta MUI dan pihak lain yang memahami hal ini dapat berpikir dengan tenang dan jernih untuk menetapkan Lebaran di tahun-tahun yang akan datang," kata SBY. Presiden perlu menyampaikan hal ini karena banyak pesan singkat atau sms masuk yang bernadakan protes tentang penetapan 1 Syawal yang kerap berbeda di tanah air.

SBY juga mengingatkan, soal penetapan 1 Syawal ini bukanlah domain Kepala Negara. "Ini domain dari para ulama yang memahami hal ini. Saya bukan ahlinya," ujar SBY.

Sebelumnya, Presiden juga menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri kepada semua pihak yang merayakannya. "Ijinkan saya menyampaikan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin," kata SBY. "Barangkali selama setahun ada tutur kata dan tindakan saya yang tidak berkenan, baik lisan maupun pesan melalui sms, saya minta maaf," Presiden menandaskan

Keraton Yogyakarta Luncurkan Mushaf Al- Quran

Kementerian Agama menyambut baik penulisan ulang mushaf Al-Quran Keraton Yogyakarta, yang peluncurannya dilakukan bertepatan peringatan Maklumat 5 September 1945. "Kami menyambut baik upaya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menerbitkan mushaf Al-Quran versi keraton. Ini akan menambah khasanah budaya Islam di Tanah Air," kata H Muhammad Samidin Nashir, Direktur Lembaga Percetakan Al-Quran Kementrian Agama RI, saat peluncuran mushaf Al-Quran Keraton Yogyakarta di Pagelaran Keraton setempat, Senin (5/9) malam.

Langkah ini diharapkan bisa melengkapi kebutuhan Kitab Suci Al-Quran di Tanah Air yang mencapai 45 juta eksemplar. Selama ini pencetakan Al-Quran mencapai 225 ribu eksemplar, sebagian besar dipenuhi swasta. Bersamaan dengan peluncuran mushaf Al Quran versi keraton itu diterbitkan pula penanggalan Sultan Agungan yang mengacu sistem qomariyah (bulan-Red). 

Acara dimeriahkan penampilan Emha Ainun Nadjib bersama grup musik Kyai Kanjeng. Melantunkan aneka komposisi lagu, seperti Tombo Ati karya Sri Sultan Hamengku Buwono IX hingga Medley Nusantara yang bersumber dari lagu-lagu daerah Bali, Palembang dan lainnya. Acara dihadiri Ketua Umum Yayasan Raja Nusantara Mahmud Badarudin, Duta Besar Negara Brunei Darussalam, mantan Ketua Umum DPP Golkar Akbar Tanjung, dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin.

Kerabat Keraton Yogyakarta GBPH Joyokusumo sebelum menyerahkan mushaf ke Sultan Hamengku Buwono X, secara khusus membacakan surat Al Fatihah. Ia berharap penerbitan ulang mushaf Al-Quran versi keraton itu bisa menjadi pedoman bagi Keraton Yogyakarta khususnya dan masyarakat umumnya, melalui dibaca, dipelajari dan diamalkan ajaran yang terkandung di dalamnya. "Semoga banyak yang ingin membaca dan mengamalkan," harap Gusti Joyo.

Proses pelaksanaan dan pembaharuan mushaf ini dilangsungkan bertahap. Naskah aslinya disebut nyaq berusia 212 tahun, ditulis tangan oleh abdi dalem keraton

206.420 Calhaj Telah Lunasi BPIH

Kasubdit Pendaftaran Haji Achmad Nidjam menjelaskan, pada tahap dua Pelunasan BPIH, hari ke dua, Rabu (7/9) sampai pukul 16.00 WIB, jumlah calon haji yang telah melunasi BPIH berjumlah 206.420 orang.

Jemaah reguler yang telah melunasi BPIH, kata Achmad Nidjam, berjumlah 189.678 orang, sedangkan jemaah BPIH Khusus (ONH Plus) berjumlah 16.742 orang. Kurs dollar AS dari Bank Indonesia untuk setoran BPIH hari Rabu sebesar Rp 8.617,-

Achmad Nidjam menambahkan, pelunasan BPIH tahap ke dua ini akan berakhir Jumat (9/9), berarti tersisa dua hari lagi. Pada hari ke dua pelunasan BPIH tahap dua ini, propinsi Jawa Barat terbesar telah melunasi BPIH sebanyak 36.767 orang, disusul Jatim 32.984 orang dan Jateng 28.987 orang.

Kasubdit Pendaftaran Haji Achmad Nidjam meminta, agar jemaah ruguler yang telah menyetor lunas BPIH, selambat-lambatnya 3 hari telah mendaftar ulang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat domisili.

Sementara berdasar data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kemenag, jumlah calhaj yang telah melunasi BPIH berdasarkan propinsi sbb: NAD 3.827 orang, Sumut 7.963 orang, Sumbar 4.353 orang, Riau 4.908 orang, Jambi 2.543 orang, Sumsel 6.176 orang, Bengkulu 1.583 orang, Lampung 6.007 orang.

Selanjutnya DKI Jakarta 6.787 orang, Jabar 36.767 orang, Jateng 28.987 orang, DI Yogya 3.029 orang, Jatim 32.984 orang, Bali 622 orang, NTB 4.388 orang, NTT 625 orang.

Kalbar 2.287 orang, Kalteng 1.304 orang, Kalsel 3.730 orang, Kaltim 2.719 orang, Sulut 674 orang, Sulteng 1.699 orang, Sulsel 7.093 orang, Sultra 1.647 orang, Maluku 675 orang, Papua 1.025 orang, Bangka Belitung 895 orang, Banten 8.327 orang, Gorontalo 873 orang, Malut 1.054, Kepri 973 orang, Sulbar 1.400 orang, Papua Barat 683 orang, dan TPHD/TKHD 1.071 orang

Pelunasan Tahap Dua, 203.786 Calhaj Lunasi BPIH

Kasubdit Pendaftaran Haji Achmad Nidjam menjelaskan, pada tahap dua Pelunasan BPIH yang dimulai Selasa (6/9), sampai pukul 16.00 WIB, jumlah calon haji yang telah melunasi BPIH berjumlah 203.786 orang.

Jemaah reguler yang telah melunasi BPIH, kata Achmad Nidjam, berjumlah 187.044 orang, sedangkan jemaah BPIH Khusus (ONH Plus) berjumlah 16.742 orang. Kurs dollar AS dari Bank Indonesia untuk setoran BPIH hari Selasa sebesar Rp 8.616,-

Achmad Nidjam mengatakan, hari pertama pelunasan BPIH tahap dua ini, propinsi Jawa Barat terbesar telah melunasi BPIH sebanyak 36.351 orang, disusul Jatim 32.463 orang dan Jateng 28.698 orang.

Kasubdit Pendaftaran Haji Achmad Nidjam meminta, agar jemaah ruguler yang telah menyetor lunas BPIH, selambat-lambatnya 3 hari telah mendaftar ulang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat domisili.

Sementara berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kemenag, jumlah calhaj yang telah melunasi BPIH berdasarkan propinsi sbb: NAD 3.749 orang, Sumut 7.792 orang, Sumbar 4.305 orang, Riau 4.830 orang, Jambi 2.505 orang, Sumsel 6.120 orang, Bengkulu 1.566 orang, Lampung 5.891 orang.

Selanjutnya DKI Jakarta 6.607 orang, Jabar 36.351 orang, Jateng 28.698 orang, DI Yogya 3.012 orang, Jatim 32.463 orang, Bali 612 orang, NTB 4.321 orang, NTT 615 orang.

Kalbar 2.272 orang, Kalteng 1.278 orang, Kalsel 3.690 orang, Kaltim 2.682 orang, Sulut 659 orang, Sulteng 1.658 orang, Sulsel 7.024 orang, Sultra 1.612 orang, Maluku 651 orang, Papua 989 orang, Bangka Belitung 889 orang, Banten 8.236 orang, Gorontalo 855 orang, Malut 1.052, Kepri 961 orang, Sulbar 1.382 orang, Papua Barat 674 orang, dan TPHD/TKHD 1.043 orang

Layanan Tranportasi Pondokan-Masjidil Haram Ditiadakan

Jemaah haji Indonesia tak lagi mendapat pelayanan transportasi lokal selama berada di Mekkah, kecuali bagi jemaah yang menempati kawasan Mahbaz Jin.

Sekretaris Ditjen PHU Cepi Supriatna di Jakarta, Rabu, mengatakan, untuk tahun ini tak ada lagi pelayanan transportasi dari pondokan ke Masjidil Haram PP (pulang-pergi), lantaran hampir seluruh jemaah Indonesia menempati pondokan ring I, yaitu jaraknya paling jauh 2,5 km.

Terkecuali untuk kawasan Mahbaz Jin, karena jaraknya memang di atas 2,5 km. Jemaah haji Indoneisa pada musim haji 2011 ini sekitar 82 persen menempati ring I. Hanya sedikit yang berada di luar ring I.

Cepi Supriatna menjelaskan pula, pelaksanaan ibadah haji tahun ini berbeda. Perbedaan yang menonjol tadi adalah hampir semua jemaah haji Indonesia berada di ring I yang berarti pula memudahkan jemaah untuk lebih banyak melaksanakan kegiatan ibadah di Masjidil Haram.

Ia menambahkan, karena jemaah haji Indonesia hampir seluruhnya berada di ring I, maka pihak Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), meniadakan pengembalian dana sisa selisih uang pemondokan, karena harga sewa pondokan rata-rata berada di atas plafon. "Riil sewa pondokan rata 3.700 riyal, sementara plafon sewa hanya 3.400 riyal" ujarnya.

Tahun lalu, kata Cepi, persoalan dana pengembalian selisih sewa pemondokan kerap menjadi masalah dan menuai protes dari jemaah.

Sementara itu Direktur Pembinaan Haji Ahmad Kartono menjelaskan, pada musim haji tahun ini pula, pihak otoritas pengelola Masjidil Haram mengeluarkan pengumuman bahwa bagi jemaah yang menderita sakit tak dapat lagi ditawafkan dengan diusung tandu. Pihak pengelola Masjidil Haram menyediakan kursi roda elektrik

Dalam Sepekan, 193.555 Calhaj Lunasi BPIH

Direktur Pelayanan Haji Zainal Abidin Supi mengatakan, sampai Rabu (24/8), pukul 16.00 WIB, berarti sepekan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), jumlah calon haji yang telah melunasi BPIH berjumlah 193.555 orang.
Jemaah reguler yang telah melunasi BPIH, kata Supi, berjumlah 177.334 orang, sedangkan jemaah BPIH Khusus (ONH Plus) berjumlah 16.221 orang. Kurs dollar AS dari Bank Indonesia untuk setoran BPIH hari ke tujuh sebesar Rp 8.589,-
Zainal Abidin Supi mengatakan, hari ke tujuh pelunasan BPIH, propinsi Jawa Barat terbesar telah melunasi BPIH sebanyak 34.666 orang, disusul Jatim 30.421 orang dan Jateng 27.681 orang.
Direktur Pelayanan Haji Zainal Abidin Supi meminta, agar jemaah ruguler yang telah menyetor lunas BPIH, selambat-lambatnya 3 hari telah mendaftar ulang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat domisili.
Sementara berdasar data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kemenag, jumlah calhaj yang telah melunasi BPIH berdasarkan propinsi sbb: NAD 3.431 orang, Sumut 7.403 orang, Sumbar 4.031 orang, Riau 4.643 orang, Jambi 2.423 orang, Sumsel 5.819 orang, Bengkulu 1.487 orang, Lampung 5.700 orang.
Selanjutnya DKI Jakarta 6.284 orang, Jabar 34.666 orang, Jateng 27.681 orang, DI Yogya 2.924 orang, Jatim 30.421 orang, Bali 576 orang, NTB 4.091 orang, NTT 590 orang.
Kalbar 2.197 orang, Kalteng 1.209 orang, Kalsel 3.537 orang, Kaltim 2.535 orang, Sulut 601 orang, Sulteng 1.584 orang, Sulsel 6.724 orang, Sultra 1.516 orang, Maluku 557 orang, Papua 913 orang, Bangka Belitung 860 orang, Banten 7.977 orang, Gorontalo 784 orang, Malut 1.001, Kepri 929 orang, Sulbar 1.302 orang, Papua Barat 617 orang, dan TPHD/TKHD 321 orang.

79.600 Paspor Calhaj Telah Divisa

Kasubdit Dokumen dan Perlengkapan Haji, Ditjen PHU, Sri Ilham Lubis menginformasikan, sampai 22 Agustus 2011, jumlah paspor calhaj yang telah memperoleh visa dari Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA) berjumlah 79.600 paspor.

Sementara, paspor yang telah diterima dari propinsi berjumlah 141.610 paspor, yang dikirim ke KBSA 124.800 paspor. Paspor yang telah divisa dan dikembalikan ke propinsi dan pusat sebanyak 41.927 paspor. Seluruh paspor calhaj yang telah diproses di Kanwil Kemenag propinsi sebanyak 164.074

Menag: Krisis Global Tak Pengaruhi Ongkos Naik Haji

Sesuai dengan hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai tingkat kepuasan pelayanan haji oleh pemerintah, masih terdapat sejumlah kekurangan seputar penerbangan, kesehatan, serta pada pelayanan paspor dan keimigrasian.

Untuk itu, koordinasi antarinstansi akan ditingkatkan, untuk perjalanan haji yang aman dan baik. Demikian menurut Menteri Agama Suryadharma Ali, usai sidang kabinet terbatas mengenai pelaksanaan haji, di Kantor Presiden, Kamis siang.

Ia menambahkan bahwa Presiden Yudhoyono juga telah menyetujui penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), sesuai keputusan DPR.

Menag Suryadharma Ali mengatakan, "Pak Rusman (Heriawan) selaku kepala BPS menyampaikan tingkat kepuasan jemaah haji atas pelaksanaan haji itu sendiri. Menteri perhubungan memberikan penjelasan, juga Menteri Kesehatan dan Menteri Hukum dan HAM. Jadi, secara komprehensif tadi sudah dibicarakan. Presiden kemudian menyetujui rancangan BPIH yang sesungguhnya sudah diputuskan oleh DPR pada 21 Juli lalu."

Saat ditanyakan seputar krisis keuangan global dan pengaruhnya pada ongkos naik haji, Menteri Agama mengatakan tidak ada kenaikan; bahkan penurunan rata-rata sekitar 303.000 ribu rupiah, tergantung pada daerah embarkasi atau keberangkatan.

"Patokan kita adalah dolar (Amerika). Sampai hari ini belum ada kenaikan bahkan malah terjadi penurunan," ujar Menang. "Kita punya 12 embarkasi dan satu sama lainnya berbeda, tergantung dari jarak tempat pemberangkatan sampai dengan tempat tujuan. Misalnya Banjarmasin tentu berbeda dengan Aceh, berbeda dengan Sumatera Utara. Tapi rata-rata untuk seluruhnya Rp30.771.000. Dibandingkan tahun lalu yang 31 juta rupiah lebih, ada selisih 300 ribu rupiah lebih," ujar Menag Suryadharma Ali.

Penurunan ongkos naik haji bervariasi pada dua belas embarkasi. Ada yg turun satu juta rupiah lebih, ada pula yg turun 500.000 rupiah dan ada yg turun 600.000 rupiah. Embarkasi Medan mengalami penurunan tertinggi, sebanyak 1.159.200 ribu rupiah.

Lebih lanjut Menag mengatakan. "Kurs (1 Dollar Amerika) 8700 rupiah, jadi kalau terjadi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar sudah tercakup. Tapi kita berharap krisis global tidak berpengaruh ke Indonesia, ke angka ini. Mungkin saja berpengaruh pada harga bahan bakar (fuel) pesawat, tapi harga fuel sudah dikontrak dan diputuskan."

Sementara dalam rapat kabinet, Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa biaya penyelenggaraan haji yang diupayakan rendah, tetap diimbangi dengan pelayanan yang baik bagi para jamaah haji.

Presiden SBY mengatakan, "Kita mencatat pernah menyelenggarakan ibadah haji yang sangat baik karena banyak yang berterimakasih pada kita. Tetapi pernah juga kita tidak berhasil atau banyak masalah, sehingga menerima banyak keluhan. Maka, marilah kita sempurnakan pelaksanaan haji. Biaya haji haruslah tepat, serendah yang bisa kita capai. karena ada faktor di luar tangan pemerintah, koordinasi pusat dan daerah, embarkasi dan debarkasi dalam perjalanan dan koordinasi di tanah suci sendiri.

Pemerintah Arab Saudi menetapkan kuota untuk Indonesia sebanyak 211.000 jemaah. Rinciannya, 17 ribu untuk haji khusus (ONH Plus) dan 194 ribu utk haji reguler. Bagi calon jemaah haji, Kementerian Agama menetapkan pelunasan awal akan dimulai pada Senin mendatang hingga awal September.

Sidang Itsbat Penetapan 1 Syawal, Senin 29 Agustus

Pemerintah akan menggelar sidang itsbat penetapan 1 Syawal 1432 H pada Senin, 29 Agustus 2011 mendatang. Kasubdit Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat Kementerian Agama Muhyiddin mengatakan, sidang dilakukan sesuai ketetapan yang berlaku dalam syariat, yaitu penetapan awal bulan, terutama Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah oleh pemerintah.
"Tapi, pemerintah tak bisa memaksakan hasil keputusan sidang itu kepada masyarakat," kata Muhyiddin di Jakarta, Ahad (21/8). Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal jatuh pada 30 Agustus 2011. Pemerintah, kata dia, hanya mengimbau agar masyarakat menyikapi perbedaan dengan arif, termasuk jika ada perbedaan dalam perayaan Idul Fitri.
Sidang itsbat melibatkan sejumlah pakar hisab rukyat dan instansi yang tergabung dalam Badan Hisab Rukyat (BHR). Di antaranya, Observatorium Bosscha ITB, Planetarium Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal). Di samping itu, ada 12 titik pengamatan hilal dalam penentuan 1 Syawal.
Titik-titik itu, di antaranya adalah Observatorium Hilal Lhok Nga, Aceh; Pekan Baru, Riau; Menara Timur Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung; Observatorium Bosscha, Lembang, Bandung, Jawa Barat; Pos Observasi Bulan (POB) Bukit Bela-belu, Bantul, Yogyakarta; Mataram, Nusa Tenggara Barat; SPD LAPAN, Biak, Papua; Makassar, Sulawesi Selatan; Samarinda, Kalimantan Timur; Nusa Tenggara Barat; Pantai Gebang, Madura; SPD LAPAN Pameungpeuk, Garut, Jawa Barat.
Secara terpisah, peneliti senior Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Thomas Djamaluddin mengatakan, perayaan 1 Syawal 1432 H berpotensi mengalami perbedaan. Ini dipicu oleh penggunaan kriteria hilal yang barbeda sebagai acuan penetapan awal Syawal. Bagi mereka yang menggunakan kriteria wujudul hilal dipastikan Idul Fitri jatuh pada 30 Agustus 2011.
Kalangan yang memakai kriteria visibilitas hilal (imkan rukyat), besar kemungkinan berhari raya pada 31 Agustus 2011. Sebab, ketinggian bulan pada 29 Agustus kurang dari dua derajat sehingga tak memungkinkan hilal terlihat dengan mata telanjang. Sementara, batas bulan menurut kriteria tersebut mesti berada di atas dua derajat. "Jadi, berpotensi berbeda," katanya.
Perbedaan itu, kata Thomas, tidak mustahil akan terulang di masa mendatang selama tidak ada kesepakatan tentang kriteria itu. Ia mengusulkan penyamaan sistem kalender Hijriah. Diperlukan tiga syarat utama untuk mewujudkannya. Indonesia sudah memenuhi dua syarat, yaitu batas wilayah dan otoritas tunggal, dalam hal ini menteri agama. Tetapi, Indonesia belum memiliki kesamaan kriteria.
Penyamaan kriteria itu, menurutnya, bisa mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam astronomi. Ia mengusulkan kriteria hisab rukyat Indonesia. Kriteria itu yaitu jarak sudut pandang bulan-matahari lebih dari 6,4 derajat dan beda tinggi bulan-matahari lebih dari empat derajat. Upaya penyatuan tersebut tengah ditempuh oleh pemerintah. "Saya yakin itu akan terealisasi." (rep/nashih)

Tidak Ada Embarkasi Haji Tambahan

Tidak ada penambahan embarkasi pada penyelenggaran haji 2011. Sebanyak 11 embarkasi telah resmi ditetapkan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Cepi Supriyatna, di Jakarta, Ahad (21/8).
Sejumlah daerah antara lain Lampung, NTB, dan Riau mengajukan diri sebagai embarkasi. Pemerintah, jelas Cepi, belum bisa mengabulkan permohonan mereka. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil kajian pemerintah atas kesiapan daerah tersebut. Kesimpulannya terdapat persoalan teknis yang belum bisa terpenuhi. Kendati demikian pemerintah tetap mengkaji kemungkinan penambahan embarkasi. "Insyallah tahun depan kita kaji lagi,"katanya
Cepi menjelaskan kesebelas emberkasi tersebut yaitu Aceh mengangkut provinsi Aceh, embarkasi Medan (Sumatera Utara), Batam (Kepri, Riau, Kalimantan Barat dan sebagian Jambi), Padang (Sumut, Bengkulu, dan sebagian Jambi), Palembang (Sumatera Selatan, Bangka Belitung), DKI Jakarta (DKI Jakarta, Lampung, Banten dan Provinsi Jabar), Solo (Jawa Tengah, Yogyakarta, dan tiga kabupaten dari Kalimantan Tengah), Surabaya (Jawa Timur, Bali, NTT, NTB), Banjarmasin (Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, ) Balikpapan (Kalimantan Timur, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara), dan Makassar (Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat)
Lebih lanjut, Cepi mengatakan persiapan penvisaan tengah berlangsung. Per tanggal (19/8) sekitar 190 ribu paspor selesai dibuat di seluruh provinsi. Sebanyak 137.609 telah diterima pemerintah pusat. Dari total tersebut pemerintah telah mengajukan penvisaan 96.800 paspor ke kedutaan Arab Saudi. Hasilnya, 53.600 paspor telah diterbitkan visanya. Dari jumlah itu, 35.177 paspor telah dikembalikan ke daerah. "Jumlah itu akan terus bertambah sesuai target," katanya.
Pemerintah, jelas Kasubdit Dokumen dan Perlengkapan Haji, Sri Ilham Lubis, menargetkan proses penvisaan paspor jamaah haji regular dan para petugas rampung akhir September mendatang. Target ini merujuk jadwal pemberangkatan jamaah haji. Dijadwalkan mereka memasuki asrama pada (1/10) dan diberangkatkan ke Tanah Suci (2/10). Hingga kini, belum terdapat kendala krusial dalam penyiapan paspor dan visa itu. Apalagi, pemerintah Arab Saudi berkomitmen memberikan pelayanan ekstra dengan pengeluaran visa lebih cepat di banding 2010. (rep/nashih)

158.960 Calhaj Lunasi BPIH

Direktur Pelayanan Haji Zainal Abidin Supi mengatakan, sampai Jumat (19/8), hari ke empat pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), jumlah calon haji yang telah melunasi BPIH berjumlah 158.960 orang.

Jemaah reguler yang telah melunasi BPIH, kata Supi berjumlah 142.967 orang, sedangkan jemaah BPIH Khusus (ONH Plus) berjumlah 15.993 orang. Kurs dollar AS dari Bank Indonesia untuk setoran BPIH hari ke empat sebesar Rp 8.601,-

Zainal Abidin Supi mengatakan, hari ke empat pelunasan BPIH, propinsi Jawa Barat terbesar telah melunasi BPHI sebanyak 29.955 orang, disusul Jatim 24.336 orang dan Jateng 22.244 orang.

Direktur Pelayanan Haji Zainal Abidin Supi meminta, agar jemaah ruguler yang telah menyetor lunas, selambat-lambatnya 3 hari telah mendaftar ulang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat domisili.

Sementara berdasar data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kemenag, jumlah calhaj yang telah melunasi BPIH berdasarkan propinsi sbb: NAD 2.771 orang, Sumut 5.651 orang, Sumbar 3.151 orang, Riau 3.756 orang, Jambi 1.821 orang, Sumsel 4.783 orang, Bengkulu 993 orang, Lampung 4.172 orang.

Selanjutnya DKI Jakarta 5.459 orang, Jabar 29.955 orang, Jateng 22.244 orang, DI Yogya 2.410 orang, Jatim 24.336 orang, Bali 430 orang, NTB 3.168 orang, NTT 375orang.

Kalbar 1.775 orang, Kalteng 962 orang, Kalsel 3.108 orang, Kaltim 2.012 orang, Sulut 414 orang, Sulteng 1.262 orang, Sulsel 5.178 orang, Sultra 1.138 orang, Maluku 321 orang, Papua 693 orang, Bangka Belitung 728 orang, Banten 6.843 orang, Gorontalo 429 orang, Malut 752, Kepri 735 orang, Sulbar 708 orang, dan Papua Barat 460 orang, dan TPHD/TKHD 26 orang.

132.316 Calhaj Lunasi BPIH

Direktur Pelayanan Haji Zainal Abidin Supi mengatakan, hari ke tiga pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Kamis (18/8) sampai pukul 16.00 WIB, jumlah calon haji yang telah melunasi BPIH berjumlah 132.316 orang.

Jemaah reguler yang telah melunasi BPIH, kata Supi berjumlah 116.789 orang, sedangkan jemaah BPIH Khusus (ONH Plus) berjumlah 15.527 orang. Kurs dollar AS dari Bank Indonesia untuk setoran BPIH hari ke tiga sebesar Rp 8.576,-

Menurut Supi, hari ke tiga pelunasan BPIH, propinsi Jawa Barat terbesar telah melunasi BPHI 25.816 orang, disusul Jatim 20.467 orang dan Jateng 17.584 orang.

Direktur Pelayanan Haji Zainal Abidin Supi meminta, agar jemaah ruguler yang telah menyetor lunas, selambat-lambatnya 3 hari telah mendaftar ulang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat domisili.

Sementara berdasar data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kemenag, jumlah calhaj yang telah melunasi BPIH berdasarkan propinsi sbb: NAD 2.077 orang, Sumut 4.532 orang, Sumbar 2.449 orang, Riau 3.036 orang, Jambi 1.457 orang, Sumsel 3.885 orang, Bengkulu 716 orang, Lampung 3.403 orang.

Selanjutnya DKI Jakarta 4.658 orang, Jabar 25.816 orang, Jateng 17.584 orang, DI Yogya 1.983 orang, Jatim 20.467 orang, Bali 301 orang, NTB 2.391 orang, NTT 307 orang.

Kalbar 1.364 orang, Kalteng 660 orang, Kalsel 2.437 orang, Kaltim 1.643 orang, Sulut 335 orang, Sulteng 1.053 orang, Sulsel 4.196 orang, Sultra 923 orang, Maluku 252 orang, Papua 470 orang, Bangka Belitung 654 orang, Banten 5.568 orang, Gorontalo 294 orang, Malut 546, Kepri 654 orang, Sulbar 367 orang, dan Papua Barat 311 orang

Pemerintah Tetapkan Besaran BPIH dan Waktu Pelunasan

Jakarta-Pemerintah telah menetapkan besaran BPIH 2011/1432H rata-rata 3.533 USD mengalami kenaikan 191 USD dibanding BPIH tahun lalu rata-rata 3.342 USD. Namun jika dibayarkan dengan rupiah mengalami penurunan sebesar Rp 343.500,- dari BPIH Rp 31.080.600 menjadi Rp 30.737100, dengan asumsi 1 USD sama dengan Rp 8.700,-

Hal itu dikemukakan Sekjen Kemenag Bahrul Hayat didampingi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Slamet Riyanto dan Kapus Informasi dan Humas Zubaidi, ketika menyampaikan pengumuman besaran BPIH 2011 kepada wartawan, di Operation Kemenag, Kamis (11/08).

Menurut Bahrul Hayat, BPIH Aceh 3.285 USD, Medan 3.327 USD, Batam 3.460 USD, Padang 3.369 USD, Palembang 3.417 USD, Jakarta 3.589 USD, Solo 3.549 USD, Surabaya 3.612 USD, Banjarmasin 3.720 USD, Balikpapan 3.736 USD dan Macasar 3.795 USD.


Pelunasan BPIH, kata Sekjen, dimulai 15 Agustus s.d. 26 Agustus 2011 pada Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH tempat setor sermula, dengan jadwal untuk Indonesia Bagian Barat pukul 10.00 s.d. 16.00 WIB, Indonesia Bagian Tengah pukul 11.00 s.d. 17.00 WITA, dan Indonesia Bagian Timar pukul 12.00 s.d. 18.00 WIT.

Bahrul Hayat menjelaskan, apabila sampai tanggal 26 Agustus 2011, kuota haji belum terpenuhi, pembayaran peluanasan BPIH diperpanjang dari tanggal 6 s.d. 9 September 2011.
Jemaah yang telah menyetor lunas, kata Sekjen, selambat-lambatnya 3 hari telah mendaftar ulang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat domisili.


BPIH Khusus.

Besaran BPIH Khusus/ONH Plus ditetapkan minimal sebesar 7.000 USD dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilaksanakan tanggal 11 s.d. 16 Agustus 2011. Setoran lunas BPIH Khsusus yang dananya telah dilimpahkan ke rekening Meneteri Agama. Akan dibayarkan ke PIHK sebesar 6.723 USD, setelah dikurangi biaya sebesar 277 USD untuk general service fee ke Arab Saudi.

Apabila kuota BPIH Khusus sampai 16 Agustuis, belum terpenuhi, akan dibuka pelunasan tahap II tanggal 18 s.d. 19 Agustus 2011

Surat Edaran Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1432 H / 2011 M Di Lingkungan Kemenag

• Surat Edaran Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1432 H / 2011 

Dua Maskapai Penerbangan Angkut Haji, Resmi Ditunjuk

Jakarta (Pinmas)--Pemerintah telah melakukan penunjukkan maskapai untuk operator penerbangan haji. Dua maskapai yang dinyatakan memenuhi syarat yaitu Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Penegasan ini disampaikan oleh Sekjen Kementerian Agama (Kemenag), Bahrul Hayat. "Kita sudah tunjuk dua maskapai itu," katanya, Jumat (12/8).

Bahrul mengatakan persiapan teknis telah dilakukan oleh maskapai yang bersangkutan. Dengan demikian, diharapkan tak akan ada hambatan awal keberangkatan jamaah haji ke Tanah Suci yang dimulai 2 Oktober mendatang. Harga rata-rata penerbangan yang ditetapkan adalah sebesar 2.010 dollar AS.
Sebelumnya, Direktur Pelayanan Haji, Kementerian Agama Zainal Abidin Supi mengatakan pemerintah memutuskan untuk tidak melibatkan maskapai Batavia Air dalam penerbangan haji 2011. Keputusan ini diambil merujuk pada hasil penilaian dan evaluasi lapangan yang dilakukan oleh tim dari Kemenag dan Kementerian Perhubungan. "Tidak terlibat tahun ini," katanya. Zainal mengatakan dari total 33 persyaratan yang ditentukan, pihak Batavia Air hanya memenuhi 25 persyaratan.
Terdapat empat persyaratan utama dan mutlak dipenuhi dalam penawaran penyelenggara angkutan udara yang belum dipenuhi Batavia, yaitu di antaranya pemenuhan terhadap jumlah pesawat yang dibuktikan dengan Memorandum of Understanding (MoU) pengadaan pesawat tidak sesuai dengan jumlah embarkasi yang ditawarkan, dan tidak adanya sertifikasi kelayakan udara terhadap pesawat yang ditawarkan. Terkait perawatan berkala, Batavia Air tidak melampirkan bukti tersebut.(rep/nashih)

Pengumuman Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1432 H / 2011 M

Perumahan Jamaah Haji

     Muassasah Thawwafah di Makkah dan Muassasah Adilla di Madinah bertindak membantu jamaah haji atau perwakilan mereka (Misi Haji) untuk memilih tempat yang sesuai dan memungkinkan mereka untuk menyewanya dengan ketentuan umum antara lain sebagai berikut :

1.    Tidak diperbolehkan menempatkan jamaah haji kecuali di perumahan-perumahan yang memenuhi standar- standar teknis perumahan, ciri-ciri umum kelayakan, syarat-syarat keamanan, keselamatan dan kesehatan.

2.    Misi  haji / penyewa  perumahan  jamaah  haji  harus  memberikan  jaminan bank tanpa syarat atas nama Kementerian Haji Ara b Saudi sebesar SR 50 per Jamaah.

3.    Menyediakan perumahan cadangan sebesar 1 % dari jumlah seluruh jamaah haji, untuk kondisi darurat.

4.    Menyediakan transportasi bagi pemondokan di Makkah yang berjarak lebih dari 2.000 meter dari Masjidil Haram.

5.    Pembayaran sewa rumah-rumah sedapat mungkin secara penuh (100 %), setelah ditandatangani perjanjian kontrak antara pihak pemilik / penyewa dengan pihak jamaah / perwakilan.  Pada saat penandatanganan kontrak, jika pembayaran tidak dapat dilakukan secara penuh, maka pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sebagai berikut :

a.      Membayar sebesar 30% saat penandatanganan kontrak

b.      Membayar sebesar 40 % saat jamaah haji tiba dan menempati rumah

c.       Membayar sebesar 30 % sebelum berakhir masa sewa minimal 3 hari

Pembayaran pada huruf b dan c diatas berupa bank garansi pada bank setempat

6.    Para pemilik atau penyewa rumah harus menyampaikan data-data perumahan yang ingin disewakan pada musim haji ke pihak Muassasah dengan mengisi keterangan sebagai berikut :

a.  Letak rumah dan alamat lengkap

b.  Jenis Bangunan

c.  Jumlah lantai dan kamar disetiap lantai

d.  Daftar isi fasilitas rumah

e.  Melampirkan foto copy surat izin penyewaan yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Perumahan (Lajnah al-Kasf ‘an al-Manazil) dengan masa berlaku tahun penyewaan

f.  Melampirkan photo copy Surat Kontrak antara pihak yang  menyewa dengan pihak yang menyewakan

g.  Melampirkan photo copy Surat Kuasa (Shak wakalah al-syar’iyyah) jika penyewaan dilakukan dengan cara perwakilan

Badan Pengelola Asrama Haji

Sebagai asset besar negara yang harus dikelola secara baik, maka dalam rangka pemeliharaan Asrama Haji Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang berkesinambungan,  sejak tahun 1982 Dep. Agama Pusat membentuk  Organisasi yang diberi nama Badan Pengelola Asrama Haji (BPAH) Pondok Gede Jakarta.

Awal mulanya pemeliharaan Asrtama Haji Embarkasi Jakarta Pondok Gede dipercayakan kepada pengelola yang terdiri dari :

1.   Ketua Asrama Haji  :  H. Dahlan Effendi

2.   Wakil Ketua            :  H. Ibrahim Muchtar, SH (sebagai pelaksana harian)

3.     Sekretaris               :  H. Akyas Wijaya

4.     Keuangan               :  Drs. H. S. Winarno

5.     Keuangan               :  Mayor H. Kailani

Setelah terbentuknya BPAH  maka periode kepengurusan BPAH Pondok Gede Jakarta berturut - turut adalah :

Pelabuhan Udara Embarkasi

Pemberangkatan dan pemulangan calon / jemaah haji telah beberapa kali mengalami perubahan sebagai berikut :

A.         Embarkasi Halim Perdana Kusuma (HLP) Jakarta

Pada tahun 1979 – 1988  pemberangkatan/penerbangan  dan pemulangan haji,  proses imigrasi dan pemeriksaan kesehatan jemaah haji dilaksanakan di Terminal Haji Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, tetapi proses penimbangan  dan pemeriksaan barang dilaksanakan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta;

Berdasarkan argumentasi yang disampaikan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji  bahwa asrama haji Pondok Gede adalah kepanjangan dari Terminal haji, maka sejak tahun 1989 proses pemulangan jemaah haji (Imigrasi, Kesehatan, Bea Cukai dan pemilihan barang) dilaksanakan di Asrama Haji Embarkasi Jakarta Pondok Gede di bawah satu atap.

B.        Embarkasi Jakarta Pondok Gede

Memasuki era reformasi, Pemerintah dengan memperhatikan safety penerbangan, karena di lingkungan bandara Halim Perdanakusuma telah dipasang  Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi  (Sutet) oleh PLN yang dinilai bisa mengganggu landing  pesawat berbadan lebar, maka pada tahun 1999 tempat  pemberangkatan/ penerbangan    dan   penerimaan  kedatangan jemaah haji dipindah dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke Terminal A Bandara Soekarno Hatta yang waktu itu kosong tidak dipakai untuk penerbangan. Sehubungan hal itu, sebutan embarkasi Halim Perdanakusuma Jakarta dirubah menjadi Embarkasi Jakarta Pondok Gede sampai sekarang.

Empat musim haji berjalan  pemberangkatan dan penerimaan kedatangan jemaah haji dilaksanakan di Termnal A Bandara Soekarno Hatta, pada tahun 2004  Terminal A dipakai untuk penerbangan domestik, maka tempat pelayanan haji dipindah lagi dari Teriminal A  ke Terminal Haji yang telah diresmikan  Menteri Agama R.I.   Prof. DR. Said Aqil Husin Al Munawar, MA dan Menteri Perhubungan R.I.  H. Agum Gumelar (Jenderal Purnawirawan TNI AD)  menjadi Terminal Haji pada tanggal  09 Januari 2004.

Sistem Pengasramaan Haji

 

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan peningkatan pelayanan kepada calon/jemaah haji maka telah dilakukan perubahan sistem pengasramaan haji  di Asrama Haji Embarkasi Jakarta  Pondok Gede   sebagai berikut :  

                               

a.       Tahun 1979 s/d 1987 pengasramaan haji  menggunakan sistem 2  X 24 jam;

b.       Tahun 1987 s/d 1994  menggunakan sistem 35 jam;

c.  Tahun 2001  menggunakan sistem 10 jam. Akan tetapi dalam evaluasi haji sistem  pengasramaan 10 jam dinilai berpengaruh terhadap kondisi kesehatan jemaah haji   karena berkurangnya waktu istirahat, sehingga caln/jemaah haji  mengalami kelelahan. Maka mulai pengsaramaan haji tahun 2002 dikembalikan lagi kepada sistem pengasramaan 24 jam.

Beberapa kegiatan yang dikuti calon/jemaah haji selama proses pengasramaan antara lain :

a.    Menyerahkan koper besar ke Petugas Bea Cukai untuk diperiksa dan ditimbang dan proses Xray;

b.     Melapor kepada petugas pendaftaran dengan menyerahkan Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA) dan lembar biru;

c.        Mendapat kartu makan dan kartu akomodasi.

d.       Pemeriksaan buku kesehatan di counter kesehatan

e.     Naik bus menuju gedung Penginapan. Di gedung penginapan calon/jemaah haji menerima Living Cost, Gelang identitas dan Boarding pass/tiket pesawat

f.      Pembinaan haji yang berupa ceramah akhlaqul karimah dan kesehatan dilanjutkan dengan praktek ibadah haji di lapangan manasik haji

Kegiatan point a sampai dengan d dilaksanakan dalam satu atap sebagai pelayanan terpadu sejak tahun 1989.